WAJO, Lantera news —31 Oktober 2026
Pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) penginputan aset desa melalui aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) 3.0.1 di Kabupaten Wajo menuai sorotan. Dengan kontribusi sebesar Rp3 juta per peserta, kegiatan yang menyasar kepala desa tersebut dipertanyakan karena dinilai berpotensi membebani APBDes, terutama di tengah tuntutan efisiensi anggaran.
Ketua LSM LIPAN Wajo, Ambo Asse, SE., MM., menyayangkan pelaksanaan Bimtek tersebut ketika pemerintah tengah mendorong efisiensi penggunaan anggaran. Ia meminta penyelenggara membuka informasi secara transparan mengenai biaya yang dibebankan kepada peserta dan manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut.
Berdasarkan surat Nomor 36/CV-KGB/X/2026 tertanggal 26 Oktober 2026, CV Kreatif Generasi Bangsa (CV-KGB) mengundang kepala desa se-Kabupaten Wajo untuk mengikuti Bimtek SIPADES 3.0.1 dalam dua gelombang. Gelombang pertama dijadwalkan pada 29–31 Oktober 2026, sedangkan gelombang kedua pada 31 Oktober–2 November 2026, bertempat di Sallo Hotel, Sengkang.
Dalam surat tersebut, penyelenggara mencantumkan kontribusi peserta sebesar Rp3.000.000 per orang. Nominal ini menjadi perhatian karena apabila dibebankan pada keuangan desa, penggunaannya harus memiliki dasar yang jelas, sesuai ketentuan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ketua DPK LIPAN Wajo: Ambo Asse menegaskan bahwa kegiatan Bimtek semestinya mempertimbangkan kondisi keuangan desa, saya sebagai pemerhati desa Sangat Menyayangkan di Tengah gencarnya di himbau untuk Efisiensi Anggaran kepala desa di sedorkan dengan Kegiatan Bintek
Ambo Asse menyampaikan bahwa dirinya sangat menyayangkan pelaksanaan Bimtek tersebut di tengah tuntutan efisiensi. Menurutnya, transparansi biaya harus menjadi perhatian utama agar tidak menimbulkan persoalan dalam pengelolaan keuangan desa nantinya.
“Jangan sampai kegiatan Bimtek justru sangat membebani APBDes atau keuangan desa. Terlebih lagi, Presiden meminta agar dilakukan efisiensi anggaran. Oleh karena itu, kami sangat menyayangkan adanya Bimtek di tengah kondisi tersebut. Biaya yang dikeluarkan harus transparan,” demikian inti pernyataan Ambo Asse kepada redaksi.
Ambo Asse juga menyampaikan bahwa, dirinya telah melakukan komunikasi dengan Bapak kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( PMD ) menurut keterangannya Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) beliau telah beberapa kali telah mengingatkan agar kegiatan Bimtek semacam ini tidak lagi dilaksanakan.
” Pernyataan ini perlu mendapat penjelasan dari Dinas PMD Kabupaten Wajo maupun pihak penyelenggara kok bisa terlaksanakan padahal sudah di ingatkan, atau mungkin pesanya samar samar mengingat Bintek adalah Kegiatan Bimbingan yang memiliki nilai Ekonomis alias saling menguntungkan makanya penyampaian pak kadis PMD sengaja di indahkan “
Sebagai pegiat sosial kemasyarakatan kami ingatkan bahwa kegiatan BINTEK harus disampaikan ke Publik, masyarakat juga berhak mengetahui bentuk dan substansi peringatan yang dimaksud pak Kadis PMD diatas apakah berupa imbauan, surat resmi, atau arahan administratif lainnya, serta bagaimana tanggapan penyelenggara BIMTEK terhadap hal tersebut.
Kami bersama beberapa pegiat Sosial Masyarakat Sudah beberapa kali mengingatkan kepala Dinas PMD agar jangan melakukan Bimtek, tetapi masih tetap dilaksanakan. Karena itu, teman-teman LSM dan wartawan meminta transparansi,” demikian keterangan Ambo Asse.
LSM LIPAN Wajo Minta Penyelenggara Buka Rincian Biaya sebesar Rp 3.000.000.- yang dibebankan kepada kepala Desa untuk apa saja
Kami dari LSM.LIPAN sorot kegiatan ini bukan berarti kami tidak setuju dengan atau menolak peningkatan kapasitas aparatur desa, Pengelolaan aset melalui SIPADES merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan desa. Namun tujuan yang baik harus diiringi mekanisme pelaksanaan yang tepat dan transparan.
CV Kreatif Generasi Bangsa perlu menjelaskan secara terperinci komponen kontribusi Rp3 juta per peserta, meliputi biaya narasumber, materi, akomodasi, konsumsi, fasilitas pelatihan, serta komponen lainnya. Penyelenggara juga perlu memperjelas status kegiatan dan identitas narasumber yang disebut memiliki kompetensi dari Kemendagri.
Dinas PMD Kabupaten Wajo juga perlu memberikan klarifikasi mengenai peringatan yang disebut telah disampaikan sebelumnya, serta menjelaskan apakah kegiatan tersebut diketahui atau dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.
LiPAN Wajoberharap bahwa Efisiensi bukan hanya sekedar Slogan saja. Ingat biaya yang digunakan itu adalah anggaran yang berasal dari Uang Negara
Pengelolaan anggaran Desa sangat menuntut kehati-hatian, karena setiap rupiah harus diarahkan pada kebutuhan yang jelas dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, kegiatan yang berpotensi menggunakan APBDes patut diperiksa dari sisi kebutuhan, kewajaran biaya, dasar penganggaran, dan pertanggungjawabannya.
Saya secara pribadi menegaskan bahwa belum terdapat dasar yang cukup untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hanya berdasarkan surat undangan dan besaran kontribusi peserta. Namun pertanyaan sekitar transparansi biaya dan pelaksanaan Bimtek tersebut layak dijawab secara terbuka oleh pihak terkait.
CV Kreatif Generasi Bangsa dan Dinas PMD Kabupaten Wajo, wajib memberikan penjelasan ke publik agar masyarakat khususnya bagi warga desa memperoleh informasi yang utuh mengenai kegiatan tersebut.
Transparansi bukan sekadar formalitas. Ketika anggaran desa menjadi perhatian publik dan efisiensi terus digaungkan, penyelenggara maupun pihak terkait harus siap menjelaskan setiap kebijakan pembiayaan yang menyangkut kepentingan desa.
DPK LIPAN Wajo lewat Lantera News media On Line LIPAN Indonesia membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi seluruh pihak terkait sesuai prinsip jurnalistik yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.
